Dulu sewaktu mondok selama tujuh tahun, meski bahan bacaan saya tak seberapa dan berfokus pada turats, timbul gejolak bahagia setiap kali saya membagi ilmu melalui mangaji halaqah. Terasa bahwa tiadalah kesia-siaan ilmu yang dituntut; pun kehangatan hubungan dengan orang-orang kampung begitu terasa, menempatkan saya layaknya anak kandung bagi mereka, hingga saya digelari Katik dan berada di pusaran gelanggang mata orang banyak. Aia manih, Tapian suci, Minuman urang di nagari. Namun, setelah merantau ke Jogja dan berkuliah di Perguruan Tinggi, situasi berbalik drastis; saya dipinang bacaan yang berpuluh kali lipat, dan menjadi manusia super sibuk yang tenggelam dalam tumpukan buku, relasi, serta organisasi. Berbekal biduk kecil, sedangkan badan terombang di samudra luas.

Hingga pada momen paradoks itu menghantam, di tengah kelimpahan referensi itu kenapa saya justru merasa asing dan linglung? Mengapa ketika saya sudah berada di pusaran gelombang pengetahuan yang sangat dahsyat, saat yang bersamaan saya justru merasa lemah tak berdaya dan kehilangan pijakan, menyisakan tanya tentang apa sebenarnya makna pendidikan?

Saya membaca tiga buku mengenai pendidikan di Minangkabau karya Elizabet E Graves, Sanusi Latief, dan Taufik Abdullah, yang menuntun saya bertanya: apakah pendidikan kita hari ini masih terjebak sistem pendidikan kolonial yang pragmatis, ataukah mampu mewarisi ruh halaqah Kaum Tua dan api ijtihad Kaum Muda? Graves secara spesifik menyoroti bahwa elit baru Minangkabau lahir dari sekolah modern yang kurikulumnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial demi kelancaran kepentingan penjajah. Ini adalah gambaran orientasi pendidikan yang mencetak pekerja dan membuat siswa tercerabut dari akar budayanya, sekadar berorientasi pada karier dan mobilitas teknis semata.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang saya hadapi sewaktu di pondok, di mana saya hanya dituntut menjadi “tafaqquh fi al-din” (paham agama) agar kebermanfaatan terasa. Teringat nasehat Syekh Sulaiman Arrasuli, Ulama Tua nan ahli syair : “Tiadalah berniat menuntut ilmu itu untuk menjadi pegawai, tapi cukuplah menjadi Thalib yang paham saja. Jika suatu saat takdir diri menjadi pegawai, hal demikian ibarat dapat belalang sambil menuai.” Di sini, kalimat Syekh Sulaiman Arrasuli dengan temuan Sanusi Latif terhadap pendidikan Kaum Tua memperlihatkan pemahaman mendalam dan pengabdian yang tidak berjarak dengan masyarakat dan bukan hanya soal fungsi praktis nan individualis.

Sayangnya, realitas pendidikan gaya kolonial ala Graves itu saya temukan kembali di perguruan tinggi dengan wajah baru; kuliah hanya demi menjadi pegawai, terjebak administrasi rumit, dan didikte hegemoni tema-tema global dan penuh politis. Saya seperti terbuai dalam “bunga-bunga plastik pengetahuan”, dihamparan kembang-kembang teoritis, hidung lupa dan tak bisa lagi mencium bagaimana semerbak bunga sebenarnya. Atau seperti terpegang “kapak cina” yang tajam namun tak tahu harus dihantam ke mana. Kehilangan arah sebagai mahasiswa dunia ketiga yang asing dengan budayanya sendiri. Sungguh saya merasakan ironi seperti nukilan Muhammad Rajab dalam memoarnya, memuja rasionalitas dan kemerdekaan berpikir, namun di saat bersamaan “manggamang badan diri” karena kehilangan pijakan spiritual dan identitas diri yang ushalli.

Kehadiran kolonial nampaknya memang telah memporak-porandakan sistem pendidikan lokal yang sudah dibangun dengan susah payah, menggantinya dengan pragmatisme yang mewariskan obsesi kolektif terhadap profesi pegawai negeri. Pola pikir ini adalah residu Politik Etis di mana sekolah diciptakan sebagai pabrik tenaga administrasi atau ambtenaar yang patuh melayani kepentingan Batavia. Taufik Abdullah menegaskan bahwa ijazah sekolah Belanda menjadi simbol status baru yang menggantikan kehormatan tradisional kaum adat dan ulama, sehingga orientasi pendidikan kita terkunci dalam kotak sempit lapangan kerja formal dan mematikan nalar kritis serta semangat pengabdian tulus khas pendidikan surau.

Keberhasilan kolonial yang paling mengerikan adalah penciptaan kelas elit baru yang terasing secara kultural dari rahim kebudayaannya sendiri. Pendidikan barat memang membuka pintu mobilitas vertikal bagi anak orang biasa, namun menuntut bayaran mahal berupa hilangnya identitas diri. Graves menyoroti fenomena ini sebagai kemunculan elit modern yang secara intelektual dan gaya hidup lebih dekat kepada Belanda daripada masyarakat Minangkabau yang melahirkannya. Mereka menjadi elit yang mengambang karena pendidikan tersebut didesain sengaja untuk menjauhkan murid dari realitas penderitaan rakyatnya dan justru mendekatkan mereka pada kenyamanan hidup ala penjajah lewat proses mimikri.

Ketercerabutan ini menegaskan sifat eksploitatif pendidikan kolonial yang berfungsi sebagai alat penundukan mental, bukan untuk memanusiakan manusia atau mambantuak urang, tetapi memproduksi sekrup mesin birokrasi yang efisien. Hegemoni pengetahuan ini membuat kaum terpelajar memandang rendah kearifan lokal mereka sendiri, yang pada akhirnya meminggirkan peran institusi pendidikan lokal. Padahal, seperti dicatat sejarah, jaringan surau Kaum Tua sebenarnya memiliki basis kemandirian ekonomi dan integritas moral yang jauh lebih kuat serta mandiri dibandingkan sekolah-sekolah ciptaan pemerintah kolonial.

Bung!

Kita tak punya akses untuk mengotak-atik sistem, dan walaupun punya akses, hanya akan membuat penat badan saja. Deras warisan kolonial terhadap sistem pendidikan kita nampaknya tak mau beranjak, menghalangi idealisme orang terdidik yang konon disebut “Manjadi Urang”. Serasa tak ada yang dapat diupayakan pendidikan di negeri ini, selain tak acuh terhadap badan diri. kita takabek aua sungsang. Lantas, apa yang bisa diharapkan dari kita? Dari intelektuil produk pendidikan warisan kolonial ini?

Wallahua’lambial-shawwab

Tulisan ini disusun sebagai refleksi atas program Re-reading Seri Pendidikan